Kontroversi Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948

Tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) sekaligus Gubernur Militer PKI, Soemarsono mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional di Karasidenan Madiun.

Pengumuman ini tersiar melalui radio.

Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI), Himawan Soetanto, Soemarsono memproklamirkan Karasidenan Madiun tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Soemarsono membantah tuduhan itu.

Pengumuman itu bukan memaklumatkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurutnya, berdirinya Front Nasional Daerah (FND) sebagai bentuk perlawanan terhadap ancaman dari pemerintah pusat.

Kelompok kiri menuding sejumlah petinggi Indonesia terpengaruh ideologi Barat untuk menghancurkan PKI.

Sehari setelah pengumuman Soemarsono, Soekarno sebagai Presiden RI pun memberi pengumuman melalui radio.

Rakyat Indonesia diminta memilih antara Soekarno atau Muso.

PKI memang memiliki organisasi militer yang siap melakukan makar.

Di bawah pimpinan Kolonel Dachlan, eks Pesindo, organisasi ini memiliki senjata lengkap.

Hanya butuh waktu 10 hari untuk memukul mundur PKI. Pasukan PKI dikepung dari dua arah.

Pengepungan dari barat dilakukan oleh Divisi II pimpinan Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Sukarta) Kolonel Gatot Soebroto.

Sedangkan gempuran dari timur dilakukan Divisi I pimpinan Gubernur Militer Jawa Timur, Kolonel Soengkono.

Selain itu, pasukan Mobile Brigade Besar (MBB) pimpinan M Yasin juga ikut mengepung dari arah timur.

Saat serangan dilakukan pada akhir September 1948, pimpinan kelompok kiri dan pendukungnya berhasil meloloskan diri.

Tidak ada satu pun yang berhasil ditangkap.

Pimpinan kelompok kiri baru berhasil ditangkap atau dibunuh pada November 1948, termasuk mantan Perdana Menteri, Amir Sjarifuddin Harahap.

Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini.

Sebelum berdirinya Orde Baru (Orba), peristiwa ini biasa disebut Peristiwa Madiun (Madiun Affairs).

Beberapa petinggi PKI memang terlibat dalam peristiwa ini.

Tapi, penyebutannya tidak langsung mengarah ke PKI sebagai pelakunya.

Baru pada masa Orba, peristiwa ini disebut pemberontakan PKI.